 |
| KEMENPAN-RB MINTA KEMENDIKBUD DATA GURU HONORER UNTUK DIANGKAT CPNS 2018 |
Kemenpan-RB meminta
Kemendikbud mendata jumlah guru honorer. Pendataan ini diperlukan untuk
mengetahui jumlah guru honorer. Pemerintah berwacana akan mengangkat guru
honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini.
"Nah, sekarang kita
sedang minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendata (guru honorer)
secara rinci," kata Menpan-RB, Asman Abnur kepada wartawan sesuai
menyerahkan hasil evaluasi SAKIP Wilayah III di Hotel Tentrem Yogyakarta, di Jl
AM Sangaji, Selasa (13/2/2018).
Asman menjelaskan, guru
honorer yang saat ini ada juga terdapat mereka yang sebelumnya tidak lulus tes
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemudian mereka mengajar di sekolah-sekolah
dengan status guru honorer.
Oleh sebab itu, dalam wacana
pengangkatan guru honorer ini, menurut Asman pemerintah harus menentukan
kriteria guru honorer yang mau diangkat menjadi PNS. Kriteria inilah yang saat
ini sedang dipetakan Kemendikbud.
"Kriterianya seperti
apa, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mendata itu. Jadi,
sehingga tahu berapa sih angka (guru honorer) sebenarnya. Nanti saya
berkoordinasi terlebih dahulu dengan Mendikbud, karena itu datanya dari
mereka," ucapnya.
Setelah pendataan selesai,
sambung Asman, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Kemendikbud.
Koordinasi tersebut untuk menentukan skema pengangkatan guru honorer menjadi
PNS.
"Nanti kita lihat,
bagaimana format penyelesaiannya. Tentu saya harus berunding dengan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan," pungkas dia.
Sebelumnya, pemerintah
berencana mengangkat guru honorer menjadi PNS tahun ini. Pengangkatan ini untuk
mencukupi kekurangan guru di sejumlah daerah. Rencana pengangkatan ini sudah
disetujui Presiden Jokowi.
Sementara itu, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan bahwa sekitar 19.317 guru
honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T)
berpotensi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kami mendata ada sekitar 19.317 guru honorer di daerah 3T yang berpotensi untuk diangkat untuk menjadi PNS. Mereka merupakan guru profesional yang bersertifikasi," ujar Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, Renny Yunus di Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Meskipun demikian, sebanyak 19.317 guru tersebut belum dipilah berdasarkan kelompok usia. Untuk diangkat menjadi CPNS, lanjut dia, maksimal usianya adalah 32 tahun karena sebelum diangkat perlu pelatihan selama satu tahun.
Selain itu, Kemdikbud juga sedang menunggu data yang berasal dari pemerintah daerah mengenai data guru honorer di daerah 3T tersebut.
"Paling banyak itu yang usianya diatas 35 tahun. Mungkin hampir separuhnya, malah ada yang mau pensiun. Hal ini nantinya akan kami diskusikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB," tambah dia, seperti dikutip Antara.
Renny berharap ke depan, akan ada kebijakan afirmasi khususnya untuk pengangkatan guru honorer di daerah 3T. Apalagi, bagi guru honorer yang sudah mengajar minimal 10 tahun di daerah itu.
Pengangkatan guru honorer tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan upaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru khususnya di daerah 3T.
Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terdapat 122 kabupaten yang termasuk ke dalam daerah 3T di Tanah Air.
Renny menjelaskan sebagian besar dari 3T memiliki kemampuan fiskal yang rendah, apalagi jika separuh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk belanja pegawai.
"Kalau lebih dari 50 persen untuk belanja pegawai, maka daerah itu tidak akan mampu membayar guru yang diangkat. Untuk itu kami berharap daerah melakukan pemetaan jumlah guru yang dibutuhkan," harap Renny.
Untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah, Renny berharap ada skema afirmasi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur telah menyatakan formasi tenaga kesehatan dan pendidikan di daerah akan diutamakan dalam seleksi CPNS tahun ini.
"Penerimaan [CPNS] 2018 yang kami butuhkan tenaga kesehatan dan pendidikan," kata Menteri Asman seusai acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, hingga saat ini masih banyak daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Demikian juga tenaga pengajar, masih banyak sekolah di berbagai daerah yang belum memiliki jumlah guru yang memadai.
Terkait kuota CPNS pada 2018, menurut Asman, hingga saat ini masih dalam penghitungan menyesuaikan dengan kemampuan belanja pegawai masing-masing daerah.
"Kami mendata ada sekitar 19.317 guru honorer di daerah 3T yang berpotensi untuk diangkat untuk menjadi PNS. Mereka merupakan guru profesional yang bersertifikasi," ujar Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, Renny Yunus di Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Meskipun demikian, sebanyak 19.317 guru tersebut belum dipilah berdasarkan kelompok usia. Untuk diangkat menjadi CPNS, lanjut dia, maksimal usianya adalah 32 tahun karena sebelum diangkat perlu pelatihan selama satu tahun.
Selain itu, Kemdikbud juga sedang menunggu data yang berasal dari pemerintah daerah mengenai data guru honorer di daerah 3T tersebut.
"Paling banyak itu yang usianya diatas 35 tahun. Mungkin hampir separuhnya, malah ada yang mau pensiun. Hal ini nantinya akan kami diskusikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB," tambah dia, seperti dikutip Antara.
Renny berharap ke depan, akan ada kebijakan afirmasi khususnya untuk pengangkatan guru honorer di daerah 3T. Apalagi, bagi guru honorer yang sudah mengajar minimal 10 tahun di daerah itu.
Pengangkatan guru honorer tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan upaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru khususnya di daerah 3T.
Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terdapat 122 kabupaten yang termasuk ke dalam daerah 3T di Tanah Air.
Renny menjelaskan sebagian besar dari 3T memiliki kemampuan fiskal yang rendah, apalagi jika separuh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk belanja pegawai.
"Kalau lebih dari 50 persen untuk belanja pegawai, maka daerah itu tidak akan mampu membayar guru yang diangkat. Untuk itu kami berharap daerah melakukan pemetaan jumlah guru yang dibutuhkan," harap Renny.
Untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah, Renny berharap ada skema afirmasi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur telah menyatakan formasi tenaga kesehatan dan pendidikan di daerah akan diutamakan dalam seleksi CPNS tahun ini.
"Penerimaan [CPNS] 2018 yang kami butuhkan tenaga kesehatan dan pendidikan," kata Menteri Asman seusai acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, hingga saat ini masih banyak daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Demikian juga tenaga pengajar, masih banyak sekolah di berbagai daerah yang belum memiliki jumlah guru yang memadai.
Terkait kuota CPNS pada 2018, menurut Asman, hingga saat ini masih dalam penghitungan menyesuaikan dengan kemampuan belanja pegawai masing-masing daerah.
0 Comments:
Post a Comment